Bank Desa, Mungkinkah?

BANK DESA, MUNGKINKAH?
Oleh: Wardjito Soeharso

Petani di Indonesia memang makin merana. Sudah lahannya semakin menyempit karena alih fungsi (untuk perumahan maupun industri), biaya pengolahan lahan dan harga pupuk tak sebanding dengan hasil yang dipanen, sampai keterbatasan tenaga kerja yang semakin menyusut karena urbanisasi. Lengkap sudah penderitaan petani. Tidak mengherankan, kalau dari 49% penduduk miskin Indonesia (versi Bank Dunia) sebagian besar adalah para petani di perdesaan dan para urban yang tidak berketerampilan di perkotaan.

Sudah kondisinya miskin, mereka juga tidak punya akses pada modal. Lembaga penyedia modal, seperti bank dan koperasi, tidak pernah mau sekedar melirik petani miskin. Bagaimana mungkin mereka berhubungan dengan bank dan koperasi, kalau mereka tidak punya asset untuk dijadikan jaminan pinjaman, syarat mutlak bank dan koperasi untuk mengucurkan kreditnya.

Mayoritas petani diperdesaan adalah petani penggarap, bukan petani pemilik tanah. Jadi modal kerja penggarap hanyalah waktu dan tenaga, tak berbeda dengan kuli atau buruh di sektor industri. Dengan demikian, hasil kerja mereka sepenuhnya tergantung dari ketersediaan waktu dan tenaga yang mereka miliki. Artinya, semakin banyak waktu dan tenaga yang dapat dicurahkan untuk bekerja, semakin banyak hasil yang diperoleh. Sebaliknya, semakin sedikit waktu dan tenaga yang diberikan, semakin kecil hasil yang diperoleh.

Kalau kondisinya seperti itu, apa yang terjadi kalau seorang petani penggarap tiba-tiba jatuh sakit, dan memerlukan proses pengobatan cukup lama? Praktis dia tidak dapat memberikan waktu dan tenaganya. Konsekuensinya, dia kehilangan tanah garapan dan hilang pula penghasilannya.

Padahal, penghasilan petani (baik pemilik maupun penggarap) sebenarnya tidaklah besar dibandingkan ongkos yang mereka keluarkan untuk mengolah lahan. Sebagai ilustrasi, penulis kenal seorang petani penggarap di daerah Salatiga, yang sawahnya cukup subur. Penggarap ini mengolah sawah seluas lebih kurang 3500 M2, dengan sistem bagi hasil 50:50. Penggarap yang mengolah lahan, menyediakan bibit dan pupuk. Prinsipnya, pemilik tidak tahu menahu proses pengolahan, hanya memberikan lahan sawahnya untuk digarap. Dengan sistem ini, penggarap itu berterus terang memperoleh sekitar Rp 1.5 juta tiap panen, atau Rp 3 juta per tahun. Bayangkan, seorang penggarap berpenghasilan kotor Rp250,000,00,- per bulan. Penghasilan ini untuk menghidupi keluarga, terdiri dari seorang istri dan 3 anak, yang semuanya masih sekolah.

Maka wajar saja, bila kemudian pemilik lahan pertanian lebih senang mengalih-fungsikan tanahnya menjadi perumahan atau industri karena dari bisnis itu untung yang diperoleh lebih menjanjikan. Maka wajar saja, bila kemudian banyak petani yang meninggalkan desa, pergi ke kota, karena bila beruntung dapat kerja di kota, upah yang diterima juga jauh lebih besar. Tapi bila tidak beruntung? Jadi pengangguran, gelandangan, dan kelompok marginal lainnya, yang tidak punya penghasilan tetap. Dan dalam data statistik, mereka inilah kelompok rakyat miskin yang dari waktu ke waktu menambah besar jumlah angka kemiskinan, menjadi beban sosial yang berat bagi negara.

Bank Desa

Melihat kemiskinan selayaknya dengan sudut pandang yang lebih luas. Memang petani adalah bagian terbesar dari keseluruhan rakyat miskin, tetapi tidak dapat dipungkiri, masih banyak kelompok-kelompok miskin lain, seperti nelayan yang nasibnya juga tidak kalah mengenaskan, kaum buruh dan pekerja yang lebih banyak dieksploitasi pengusaha, pedagang kecil yang terserak di pasar-pasar tradisional dan kaki lima, pengangguran seperti pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di jalanan, dan seterusnya....

Mengapa kita tidak mencoba meniru langkah yang ditempuh oleh Muhammad Yunus, seorang Professor Ilmu Ekonomi dari Universitas Chittagong, Bangladesh? Muh. Yunus, setelah melalui riset yang panjang, berkesimpulan rakyat miskin Bangladesh semakin bertambah saja jumlahnya karena pemerintah tidak pernah secara serius memberdayakan potensi ekonominya. Di mana-mana rakyat miskin tidak pernah diberi akses menuju modal. Bank dan koperasi menutup pintu rapat-rapat untuk mereka. Ini juga terjadi di Indonesia.

Nah, Muh. Yunus melihat ketidak adilan itu. Apalagi pada tahun 1974 Bangladesh mengalami krisis pangan, rakyatnya banyak yang kelaparan. Melalui eksperimen dengan uang sebesar $27,00 atau setara Rp 275.000.00,- Muh. Yunus mencoba memberi modal kepada keluarga sangat miskin. Dengan bantuan modal yang sangat kecil itu, tanpa bunga, ternyata keluarga yang dibantunya mampu bertahan, bahkan berkembang dengan cara membuat berbagai barang konsumsi layak jual.

Dari pengalaman itu, Muh. Yunus lalu mendirikan “Grameen Bank” yang artinya Bank Untuk Orang Desa. Grameen Bank khusus melayani rakyat desa yang miskin, dengan memberikan kredit skala kecil (micro-finance) tanpa jaminan apa pun. Dan hasilnya luar biasa. Sampai Oktober 2007, tercatat nasabah bank ini berjumlah 7,34 juta, dan 97% nasabahnya ternyata adalah wanita. Nasabahnya berasal dari 80,257 desa, dengan total pinjaman senilai $6,55 Milyard.

Grameen Bank terbukti mampu mengangkat kemiskinan rakyat Bangladesh. Terbukti pula, rakyat miskin memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan diri bila diberi kesempatan, bimbingan, dan terutama akses pada modal. Pinjaman tanpa jaminan yang dilaksanakan Grameen Bank tidak membuat bank bangkrut, justru berkembang pesat. Dari total dana yang didistribusikan sebagai pinjaman itu, telah dibayar kembali oleh nasabah sebesar $5,87 Milyard. Luar biasa!

Grameen Bank tidak sekedar memberikan pinjaman kepada rakyat desa yang miskin, tetapi juga memberikan pinjaman serupa kepada pengemis dan gelandangan di perkotaan. Bayangkan, bank ini telah membuka kredit untuk 73,000
pengemis dan gelandangan dengan nilai total $833,150. Misalnya, seorang pengemis mengajukan kredit 1000 taka (uang Bangladesh) – sekitar Rp 150.000,00,- , dia hanya dibebani mencicil sebesar Rp 30.000,00,- per minggu, atau Rp 5.000,00,- per hari. Dengan uang pinjaman itu, para pengemis dapat menjual barang-barang murah sambil melakukan kegiatan mengemis di jalanan.

Apa yang dilakukan Muh. Yunus dengan Grameen Banknya ternyata disambut antusias oleh dunia. Sampai saat ini sudah ada 43 negara di dunia yang mengadopsi model pemberdayaan rakyat miskin ini. Bahkan, negara semaju Amerika Serikat, juga meniru langkah Muh.Yunus, dengan mendirikan yayasan sosial yang juga diberi nama The Grameen Foundation. Yayasan milik pemerintah AS ini telah banyak membantu rakyat miskin di berbagai negara dunia ketiga, di Afrika, Amerika Latin, dan Asia, termasuk Indonesia. Yayasan ini ikut bergerak membantu memberdayakan rakyat miskin korban tsunami di Aceh, lima tahun lalu.

Puncak dari pengakuan dunia atas kepedulian Muh. Yunus terhadap rakyat miskin adalah, diterimanya Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 silam. Muh.Yunus dengan Grameen Banknya telah berhasil muncul sebagai pahlawan untuk rakyat miskin di dunia.

Bagaimana dengan Indonesia? Rakyat miskin Aceh korban tsunami sudah merasakan manfaat bantuan model pemberdayaan ekonomi rakyat miskin ini. Walaupun bantuan itu melalui tangan asing, Yayasan Grameen dari Amerika Serikat.

Mengapa kita tidak meniru saja model pemberdayaan ekonomi untuk rakyat miskin seperti yang dilakukan Muh.Yunus dari Bangladesh ini? Kita tidak perlu malu. Sudah ada 43 negara yang mengadopsi model ini. Semuanya berhasil dengan baik, dan akhirnya Bank Dunia ikut berinisiatif membiayai proyek dengan skema model Grameen ini.

Angka kemiskinan masih sangat tinggi di Indonesia. Menurut Bank Dunia sekitar 49% rakyat Indonesia masih masuk dalam kategori miskin. Itu artinya sekitar 100 juta rakyat Indonesia masih miskin. Mereka inilah yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonominya, salah satu caranya adalah memberikan akses pada bank untuk memperoleh pinjaman – tanpa jaminan dengan bunga ringan – sebagai modal usaha.

Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan, kata pepatah. Kalau para pemimpin negeri ini punya komitmen untuk mengangkat rakyat dari keterpurukan dan kemiskinan, tentu tidak segan untuk berguru pengalaman dari Bangladesh. Semua juga dimulai dari yang kecil. Langkah keseribu tidak akan pernah ada tanpa diawali dengan langkah pertama. Muh.Yunus juga memulainya hanya dengan modal $27.00.

Ketika membaca berita gubernur Jateng, Bibit Waluyo, mengalokasikan dana sekitar Rp 29 Milyard, untuk “branding project”-nya “Bali Ndeso Mbangun Deso”, saya berpikir, betapa akan sangat bermanfaatnya dana sebesar itu bila langsung dapat menyentuh kebutuhan mendasar rakyat miskin, yaitu: modal kerja! Kalau dana sebesar itu dijadikan modal awal untuk mendirikan Bank Desa di Jawa Tengah, lalu menerapkan perkreditan model Grameen Bank, berapa juta orang miskin di Jawa Tengah akan menggeliat, memberdayakan potensi ekonominya menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Apakah ini sebuah mimpi? Tidak apa-apa. Banyak realitas yang dimulai dari mimpi.
Saya tetap bermimpi Bank Desa, banknya orang miskin, ada di sini. Walau mimpi ini meng”copy” mimpi tetangga. Why not?